Pelayanan publik sebagai pilar utama penyelenggaraan otonomi daerah, Seiring kemajuan teknologi  dan tuntutan masyarakat dalam hal  pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Namun, pada kenyataannya pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi kulitas harapan masyarakat, terlihat banyaknya keluhan dan pengaduan yang berasal dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung kepada pemberi layanan maupun melalui media massa. Hal ini dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah setiap penyelengara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur penilaian terhadap tingkat kualitas pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Ruang lingkup minimal yang dipakai sebagai acuan penetapan variabel atau unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat, meliputi:

  1. Persyaratan
  2. Sistem, mekanisme dan prosedur
  3. Waktu penyelesaian
  4. Biaya/Tarif
  5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
  6. Kompetensi Pelaksana
  7. Perilaku Pelaksana
  8. Penanganan Pengaduan
  9. Sarana dan Prasarana
Butuh Bantuan?