Pelayanan publik sebagai pilar utama penyelenggaraan otonomi daerah dalam mengantisipasi perkembangan global saat ini. Belum meratanya pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka organisasi atau perusahaan perlu memperhatikan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan dan perlu dilakukan peningkatan mutu pelayanan yang inovatif. Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik dalam beberapa hal belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini terlihat banyaknya keluhan dan pengaduan yang berasal dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung kepada pemberi layanan maupun melalui media massa. Oleh karena itu perlu adanya Standar Pelayanan dan komitmen yang tegas dan jelas mulai dari Pimpinan, Satuan Kerja sampai dengan Unit -Unit Pelaksanan untuk menjalankan standar tersebut.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disyaratkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Pedoman ini merupakan acuan bagi Instansi Pemerintah termasuk BUMN/BUMD dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya.

Butuh Bantuan?