STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)

Pelayanan publik sebagai pilar utama penyelenggaraan otonomi daerah dalam mengantisipasi perkembangan global saat ini. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan produk dan pelayanan yang bermutu, maka organisasi atau perusahaan perlu memperhatikan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan untuk itu perlu peningkatan mutu pelayanan yang inovatif. Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik dalam beberapa hal belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini terlihat banyaknya keluhan dan pengaduan yang berasal dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung kepada pemberi layanan maupun melalui media massa. Untuk itu perlu adanya penataan tata laksana yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur dan komitmen yang tegas dan jelas mulai dari Pimpinan, Satuan Kerja sampai dengan Unit -Unit Pelaksanan untuk menjalankan standar tersebut.

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan berupa instruksi tertulis untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disyaratkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Pedoman ini merupakan acuan bagi Instansi Pemerintah termasuk BUMN/BUMD dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Peraturan tersebut diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Butuh Bantuan?