Medan, Agustus 2024 – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANG) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Zona Integritas (LKE ZI), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Manajemen Risiko. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan integritas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BAPPELITBANG Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ir. Alfi Syahriza, S.T., M.Eng., Sc. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya dokumen Zona Integritas sebagai salah satu komponen penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, dan efektif. “Penyusunan dokumen ini adalah langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, serta memastikan bahwa BAPPELITBANG menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Alfi Syahriza.
Proses penyusunan dokumen Zona Integritas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari evaluasi LKE ZI, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, hingga penerapan manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas dan program kerja.
Dalam kegiatan ini, seluruh jajaran BAPPELITBANG terlibat aktif dalam penyusunan dokumen, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip good governance dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas merupakan upaya penting dalam mendukung reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
Diharapkan, hasil dari penyusunan dokumen ini dapat memperkuat komitmen BAPPELITBANG dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional, serta menjadi contoh bagi instansi lain di Provinsi Sumatera Utara.
Melalui penguatan SPIP dan manajemen risiko, BAPPELITBANG berupaya untuk meminimalisir potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis organisasi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirancang dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.