Headline News :

SOP AP (Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan)

Silabus : SOP AP (PERMENPAN NO. 35 TAHUN 2012)

I.   STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A.   SEJARAH

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun  profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur. 

B.   PENGERTIAN SOP AP (Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan) 

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.  MENGAPA SOP PENTING

  1. Pengembangan misi organisasi;
  2. Pemantapan peraturan dan persyaratan yang mengatur pekerjaan;
  3. Pengaturan kompleksitas peralatan dan teknik pelaksanaan pekerjaan.

III. MANFAAT SOP (STANDRAD OPERASIONAL PROSEDUR)

  1. Menjelaskan kinerja yang diharapkan. SOP menggambarkan dan mendokumentasikan kinerja pekerja dalam melaksanakan tugasnya.
  2. Standardisasi aktivitas. SOP mengidentifikasikan tindakan dan peran yang disepakati baik dalam standarisasi aktivitas, tindakan koordinasi dan komunikasi.
  3. Acuan Dokumen Pelatihan. SOP dapat berisi kerangka kerja program pelatihan, briefing, dan latihan.
  4. Sistem analisis dan umpan balik. Proses penelitian dan pengembangan SOP mencakup kesempatan para manajer untuk membandingkan secara langsung pelaksanaan pekerjaan dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan peraturan.
  5. Komunikasi eksternal. SOP menjelaskan filosofi dan rekomendasi praktis organisasi kepada pihak luar organisasi.
  6. Safety Assurance (Jaminan Perlindungan). SOP dapat memberikan jaminan perlindungan pelaksanaan kegiatan.

IV.  REFERENSI

  1. Pasal 347 dan pasal 350 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009).
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process).
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  35  Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Scroll to Top