Headline News :

SP (Standar Pelayanan)

Silabus : SP (PERMENPAN NO. 15 TAHUN 2014)

I.   STANDAR PELAYANAN

A.   SEJARAH

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

B.   PENGERTIAN SP (Standar Pelayanan) 

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

II.  MENGAPA SP PENTING

  1. Komitmen dan keberanian Pimpinan Daerah untuk melakukan perubahan/Reformasi pada seluruh instrumen tata kelola dan pembinaan terhadap kinerja pelayanan publik.
  2. Penataan Kelembagaan, SDM, Harmonisasi dan Pemahaman kebijakan terutama terkait penyelenggaraan pelayanan publik.
  3. Pemangkasan birokrasi melalui penerapan deregulasi perizinan dan non perizinan (waktu, kemudahan prosedur dan biaya), khususnya pada penyelenggara PTSP di Daerah.
  4. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu yang akuntabel, transparan & efektif serta optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi.
  5. Pemahaman dalam penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan penerapan kepuasan masyarakat melalui Survei SKM.
  6. Membangun citra pelayanan publik (khususnya perizinan) yang efisien dan transparan terutama terhadap dunia usaha.

III. MANFAAT PENERAPAN SP (STANDAR Pelayanan)

  1. Memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
  2. Agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.
  3. Sebagai acuan  atau panduan bagi penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan

IV.  REFERENSI

  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 347 dan pasal 350  tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009).
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
  4. PERMENPAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.
  5. PERMENPAN & RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  6. PERMENPAN & RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
  7. PERMENPAN & RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
  8. PERMENPAN & RB Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Mystery Shopping Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  9. PERMENPAN & RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  10. PERMENPAN & RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
  11. PERMENPAN & RB Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2016
  12. SE MENPAN & RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemda.
Scroll to Top