Headline News :
News

Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) Berdasarkan KepmenPAN-RB No.16 tahun 2014

Tuntutan masyarakat atas peningkatan kinerja pelayanan publik sudah tidak bisa dibendung lagi. Dinamika yang tinggi dalam kehidupan masyarakat, menuntut peningkatan kinerja aparat yang terlibat langsing denganmasalah pelayanan. Untuk itulah perlu dilakukan pengukuran terhadap pendapat masyarkat dalam hal sejauh mana kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diterimanya dari berbagai unit kerja pada SKPD atau Badan terkait. Dengan melakukan survey ini maka aparatur pelayanan publik dan pimpimpinannya dapt mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan yang telah dilakukan sehingga dengan demikian dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di hari-hari...Readmore

Penyusunan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN) berdasarkan PERMENDAGRI No. 04 Tahun 2010

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pintu masuk (entry point) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) terfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (publik) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya terbatasnya sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan...Readmore

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan KEPMENPAN & RB No. 25 Tahun 2004

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perfu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, penetapan unsur penilaian telah didahului dengan penelitian yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian PAN dengan BPS. Dari hasil...Readmore

Penyusunan Standar Pelayanan (SP) berdasarkan PERMENPAN & RB No. 15 Tahun 2014

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tersebut, diperlukan penyusunan dan penerapan standar pelayanan. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Maksud Sebagai acuan atau panduan bagi penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan Tujuan Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan...Readmore

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) berdasarkan PERMENPAN & RB No. 35 Tahun 2012

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Tujuan Memberikan panduan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Sasaran Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP AP-nya masing-masing Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan Ketertiban dalam penyelenggaraan...Readmore
Scroll to Top