Headline News :
News

Penyusunan Standar Pelayanan (SP) berdasarkan PERMENPAN & RB No. 15 Tahun 2014

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tersebut, diperlukan penyusunan dan penerapan standar pelayanan. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Maksud Sebagai acuan atau panduan bagi penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan Tujuan Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan...Readmore

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) berdasarkan PERMENPAN & RB No. 35 Tahun 2012

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Tujuan Memberikan panduan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Sasaran Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP AP-nya masing-masing Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan Ketertiban dalam penyelenggaraan...Readmore

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan PERMENPAN & RB No. 37 Tahun 2013

Salah satu tonggak penting pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan - kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan Memberikan kesamaan pemahaman mengenai Road Map reformasi birokrasi pada pemerintah daerah Memberikan panduan penyusunan Road Map reformasi birokrasi bagi Pemerintah...Readmore
Scroll to Top